Rencananya, rapat bakal mendiskusikan usulan pembebasan pajak buat iuran pesangon dan dana hasil pengembangan yang dilakukan penyelenggara program. Memang, "Belum bisa dipastikan kapan akan rampung, yang jelas hari ini memastikan usulan itu diterima atau tidak," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Jakarta, Selasa (9/10).

Pemerintah, Erman menegaskan, tidak punya tujuan yang aneh-aneh dengan menerbitkan calon aturan yang populer dengan sebutan RPP Pesangon tersebut. Jadi, murni melindungi pekerja. Sehingga, dia membantah bila masih ada serikat buruh yang menolak calon beleid itu. Yang ada hanya keberatan soal teknis pelaksanaan yang sebetulnya bisa didiskusikan lewat lembaga tripartit.

Sekadar mengingatkan, Senin (8/10) lalu Departemen Tenaga Kerja mengundang 26 organisasi pekerja guna memuluskan penggodokan sekaligus meminta masukan tentang RPP Pesangon. Dari situ lahir usulan dana hasil pengembangan dibebaskan dari upeti. Tapi juga penolakan dari 13 serikat buruh yang hadir, seperti Federasi Serikat Buruh BI IMN dan Federasi Seri kat Pekerja Metal Indonesia.

Pemerintah pun bakal mengutamakan lebih dulu perusahaan pelat merah sebagai penyelenggara iuran pesangon. Jika, BUMN tak sanggup baru dilem par ke swasta. "Lembaga swasta, seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun bisa mengembangkan dana jaminan PHK," tandas Direktur Kelembagaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Iskandar.

Sumber : Harian Kontan, 10 Oktober 2007