Kewajiban bagi pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP adalah :

• Mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NP PKP);
• Memungut pajak yang terutang dengan menggunakan Faktur Pajak;
• Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
• Melaporkan penghitungan pajak melalui SPT Masa PPN;
• Menyelenggarakan pembukuan/ catatan.

Yang termasuk Jasa Persewaan Ruangan antara lain :

• Jasa persewaan ruangan untuk perkantoran.
• Jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha/ pertokoan.
• Jasa persewaan ruangan apartemen, flat, tempat tinggal, kecuali persewaan kamar di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel untuk tamu bermalam.
• Jasa persewaan ruang pertemuan (convention hall), kecuali persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
• Lain-lain sejenisnya.

• Sewa, yaitu balas jasa atas sewa ruangan dalam keadaan kosong yang dapat ditagih dimuka (pada awal penghunian) atau dibelakang, sesuai dengan kontrak (perjanjian).
• DPP atas Jasa Persewaan Ruangan adalah Nilai Penggantian berupa sewa, yaitu nilai berupa uang yang diminta atau seharusnya diminta termasuk semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyerahan JKP tersebut.
• Tarif dan penghitungan PPN-nya : Tarif PPN = 10 %
  PPN yang terutang = Tarif PPN x DPP
  = 10 % x DPP

Service charge, yaitu balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa.

• Service charge dapat terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan dan biaya administrasi.
• Bagi penyewa yang menggunakan alat pengukur tersendiri (meteran listrik, meteran air, penghitung pulsa), maka penggantian atas biaya listrik, air PAM, dan telpon, tidak dikenakan PPN sepanjang pengusaha yang menyewakan ruangan tidak menambahkan "mark up" ataupun biaya administrasi dan sejenisnya.
• Apabila Pengusaha menambahkan "mark up" maka atas penambahan tersebut tetap dikenakan PPN.
• Dalam hal penggunaan ruangan, listrik, lift, dan sebagainya melebihi kontrak sehingga dibebankan biaya tambahan (additional charges/ overtime charges), maka atas pembebanan tersebut tetap terutang PPN.