• Seorang Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan :
  • Salah seorang Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang pada Majelis yang sama;
  • Pemohon banding atau penggugat atau kuasa hukum.
• Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang tersebut harus diganti, bila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah, dan Ketua memerintahkan sengketa tersebut disidang kembali dengan susunan Majelis dan atau Sekretaris Sidang yang berbeda, kecuali putusan telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.
• Dalam hal hubungan keluarga sedarah, semenda, atau hubungan suami atau isteri diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus, sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya hubungan dimaksud.
• Seorang Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa yang ditanganinya.
• Pengunduran diri ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa, ketua berwenang menetapkan pengunduran diri apabila terdapat keraguan atau perbedaan.
• Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang tersebut harus diganti, bila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri putusan tersebut tidak sah, dan Ketua memerintahkan sengketa tersebut disidang kembali dengan susunan Majelis dan Sekretaris Sidang yang berbeda, kecuali putusan telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.

• Ketua Sidang memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon banding atau penggugat (Bila pemohon banding atau penggugat bersedia hadir, Ketua Sidang memberitahukan tanggal dan hari sidang) untuk memberikan keterangan lisan.Ketua Sidang menjelaskan masalah yang disengketakan.
• Ketua Sidang menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat bantahan.
• Ketua Sidang dapat meminta pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak, bila dipandang perlu oleh Majelis.
• Ketua Sidang dapat memerintahkan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa.
• Ketua Sidang dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan, dalam hal saksi tidak datang tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan, dan majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang serta majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud.
• Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat.
• Ketua Sidang menunjuk ahli alih bahasa dalam hal pemohon banding atau penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia.
• Ketua Sidang menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon banding atau penggugat atau saksi sebagai ahli alih bahasa, dalam hal pemohon banding atau penggugat atau saksi ternyata bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis.
• Dalam hal pemohon banding atau penggugat atau saksi ternyata bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, Ketua Sidang dapat memerintahkan Sekretaris Sidang menuliskan pertanyaan atau teguran dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

• Saksi yang diperintahkan oleh ketua Sidang untuk didengar keterangannya, wajib datang sendiri di persidangan (tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain)
• Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Keterangan saksi yang tidak boleh didengar dalam persidangan adalah :

• Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
• Istri atau suami dari pemohon banding atau penggugat meskipun sudah bercerai;
• Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
• Orang sakit ingatan.

Apabila dipandang perlu saksi sebagaimana pada butir a, b, dan c di atas dapat didengar keterangannya.

• Putusan pemeriksaan dengan acara biasa diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak banding atau gugatan diterima.
• Dalam hal jangka waktu tersebut dilampaui, maka BPSP mengambil putusan berupa mengabulkan seluruh banding atau gugatan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui.
• Anggota Sidang yang lalai tidak mengambil putusan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sehingga mengakibatkan banding atau gugatan dikabulkan seluruhnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.