DEPAN REGISTRASI e-FILING SEPUTAR e-FILING Latar BelakangTata Cara e-FilingProses e-FilingSurat PermohonanTanya Jawabe-Filing, wajibkah ? PRODUK & JASA DOWNLOAD PERATURAN PERPAJAKAN HUBUNGI KAMI

7 September 2010 07:13 WIB LOGIN LAYANAN PAJAK E-mail: Password: » Lupa Password » Daftar untuk menjadi anggota Layanan pajak KANAL » E-Registration NPWP » Forum Diskusi » Berita Seputar Pajak » Informasi Terkini » Konsultasi Online » Frequently Asked Questions KURS PAJAK Belum ada data untuk kurs pajak hari ini. Lihat selengkapnya... FASILITAS PENCARIAN Masukkan kata kunci : Cari di : Berita Seputar PajakInformasi TerkiniKonsultasi OnlineFAQ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS  Cetak halaman ini     Kirim artikel ke teman Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Apa yang dimaksud dengan pedagang eceran (PE) ? Apa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKPPE) ? Apa kewajiban Pedangan Eceran yang telah memenuhi syarat sebagai PKPPE ? Bagaimana penghitungan PPN untuk PKP PE ? Bagaimana mekanisme pengkreditan PM untuk PKP PE ? Apa sarana yang digunakan untuk melakukan pelaporan pajak yang terhutang oleh PKP PE ? Apa yang dimaksud dengan pedagang eceran (PE) ? Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut : 1. Tidak bertindak sebagai penyalur kepada pedagang lainnya; 2. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dari rumah ke rumah; 3. Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; 4. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak, atau lelang, dan pada umumnya bersifat tunai dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.   Apa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKPPE) ? Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Melakukan kegiatan sebagai Pedagang Eceran. 2. Berdasarkan data tahun buku sebelumnya, atau terhitung sejak awal tahun buku berjalan sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku yang sama, melakukan penyerahan BKP dengan nilai lebih dari Rp 240.000.000,00 atau dalam hal penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha tersebut adalah penyerahan campuran antara BKP dan Jasa Kena Pajak (JKP), maka harus memenuhi 2 (dua) persyaratan sekaligus, yaitu : a. nilai penyerahan campuran melebihi Rp 240.000.000,00; b. lebih dari 50% dari nilai penyerahan tersebut berasal dari penyerahan BKP.   Apa kewajiban Pedangan Eceran yang telah memenuhi syarat sebagai PKPPE ? 1. Melaporkan usahanya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NP PKP) selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai peredaran BKP tersebut. 2. Dalam hal pengusaha tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, maka KPP yang bersangkutan dapat menerbitkan Keputusan Pengukuhan menjadi PKP dan memberi NP PKP secara jabatan.   Bagaimana penghitungan PPN untuk PKP PE ? Penghitungan PPN untuk PKP Pedagang Eceran ada dua cara : 1. PKP Pedagang Eceran yang memakai mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Dalam hal ini, PKP Pedagang Eceran memilih menghitung PPN yang harus dibayar berdasarkan ketentuan umum penghitungan PPN. Kemudian PKP tersebut harus melaporkan SPT Masa PPN-nya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. 2. PKP Pedagang Eceran yang memakai Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar ke Kas Negara oleh PKP Pedagang Eceran yang memakai Nilai Lain sebagai DPP adalah ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari seluruh nilai penyerahan barang dagangan. b. Pengertian penyerahan barang dagangan dimaksudkan meliputi penyerahan BKP, bukan BKP, JKP, dan bukan JKP. c. PKP Pedagang Eceran tetap berhak memungut PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari penyerahan BKP dan/atau JKP. d. Dalam hal PKP Kantor Pusat Pedagang Eceran memberitahukan bahwa dalam menghitung pajaknya tidak memilih Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), maka keputusan tersebut berlaku juga bagi seluruh PKP Cabang dan/atau tempat usahanya. PKP Cabang dan/atau tempat usaha wajib memberitahukan ke KPP setempat dengan dilampiri fotokopi tanda terima pemberitahuan tidak memilih Nilai Lain dari PKP Kantor Pusat Pedagang Eceran tersebut.   Bagaimana mekanisme pengkreditan PM untuk PKP PE ? 1. Untuk PKP Pedagang Eceran yang memakai mekanisme pengkreditan PM dengan PK, PM yang telah dibayar atas pembelian BKP atau perolehan JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya dapat dikreditkan dengan PK yang dipungut pada waktu menyerahkan BKP atau JKP dalam Masa Pajak yang sama. 2. Untuk PKP Pedagang Eceran yang memakai Nilai Lain sebagai DPP, maka PM yang telah dibayar atas pembelian BKP atau perolehan JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya tidak dapat dikreditkan.   Apa sarana yang digunakan untuk melakukan pelaporan pajak yang terhutang oleh PKP PE ? 1. PKP Pedagang Eceran yang memakai mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK), menggunakan SPT Masa PPN 1195 beserta lampiran-lampirannya dan harus memberitahukan ke KPP tempat PKP Pedagang Eceran dikukuhkan. 2. PKP Pedagang Eceran yang memilih menggunakan Nilai Lain (penyetoran 2%) diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan menggunakan formulir 1195 PE dan tidak diperkenankan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. 3. Bentuk SPT Masa PPN bagi PKP Pedagang Eceran yang menggunakan Nilai Lain sebagai DPP beserta lampiran-lampirannya terdiri dari : a. Formulir 1195 PE (KP.PPN 1.1-95 PE) b. Formulir 1195 PE-1 (KP.PPN 1.1.1.-95 PE) c. Formulir 1195 PE-2 (KP.PPN 1.1.2.-95 PE)

Hak Cipta (c) 2005 - 2010 Layanan Pajak. Hak Cipta Dilindungi Undang Undang.