Layanan Pajak - Wujudkan Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak

»	Lupa Password
»	Daftar untuk menjadi anggota Layanan pajak

	Apa sebab dilakukannya tindakan penagihan pajak ?

	Kapan Surat Teguran diterbitkan ?

	Dalam hal bagaimana penagihan seketika dan sekaligus dilakukan ?

	Apakah maksud dari Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap ?

	Dalam hal bagaimana Surat Paksa diterbitkan ?

	Kepada siapa Surat Paksa diberitahukan apabila ia Wajib Pajak orang pribadi?

	Kepada siapa Surat Paksa diberitahukan apabila ia Wajib Pajak badan ?

	Apabila Penanggung Pajak tidak diketemukan, bagaimanakah pemberitahuan Surat Paksa dapat dilakukan ?

	Bagaimanakah pemberitahuan Surat Paksa dapat dilakukan apabila di luar wilayah kerja pejabat ?

	Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh juru sita apabila Penanggung pajak menolah menerima Surat Paksa ?

	Siapakah yang membayar biaya pemberitahuan Surat Paksa dan berapa besarnya ?

	Kemana Penanggung Pajak dapat melakukan gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa ?

	Dalam jangka waktu berapa lama pengajuan gugatan dapat dilakukan ?

1.	Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
2.	Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
3.	terdapat tanda-tanda PP akan membubarkan usahanya atau berniat untuk itu;
4.	badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
5.	terjadi penyitaan atas barang PP oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

1.	PP tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2.	Terhadap PP telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
3.	PP tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

1.	Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan;
2.	Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau bekerja di tempat Penanggung Pajak;
3.	Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta peninggalan;
4.	Para ahli waris, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

1.	Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka atau tempat lain yang memungkinkan;
2.	Pegawai setingkat pimpinan, jika pengurus tidak ditemui;
3.	Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan dalam hal WP dinyatakan pailit;
4.	Likuidator atau orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan dalam hal WP dinyatakan bubar atau dalam likuidasi;
5.	Seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan;
6.	Melalui Pemerintah Daerah minimal Lurah / Kepala Desa atau Pejabat setingkat Lurah di kecamatan apabila sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan.