Sifat              :  Biasa                                                                                  30 Januari  2003

Lampiran       :  -

Yth.   1.   Para Kepala Kantor Wilayah DJP;    

         2.   Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

         3.   Para Kepala Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak;

         4.   Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

         di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE-07/PJ.52/2003

TENTANG

PENYAMPAIAN LAMPIRAN SPT MASA DALAM MEDIA ELEKTRONIK

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai penyampaian lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk Media Elektronik bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.      Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-327/PJ/2002, bahwa Pengusaha Kena Pajak yang dalam satu Masa Pajak melaporkan 500 Faktur Pajak Standar atau lebih wajib menyampaikan Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk Media Elektronik yang elemen datanya sudah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai sanksi apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban menyampaikan lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk Media Elektronik.

2.      Seluruh Kantor Pelayanan Pajak hendaknya menghimbau kepada Wajib Pajak sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas untuk dapat menyampaikan Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk Media Elektronik.

3.      Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Wajib Pajak yang telah dihimbau tetapi tidak merespon untuk menyampaikan lampiran SPT Masa dalam bentuk Media Elektronik maka dianggap SPT Masa yang disampaikan tidak lengkap dan dapat dikenakan sanski sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

            Demikian agar maklum dan menjadi perhatian..

Direktur Jenderal Pajak

ttd

Hadi Poernomo

NIP 060027375

Tembusan:

1.      Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

2.      Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

3.      Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;

4.      Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

5.      Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.